Jakarta, 23/12/2010 (Kominfo-Newsroom) Kementerian Pertahanan akanmenjadikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai periotasutama di unit organisasi masing-masing dalam Sistem ManajemenKeuangan (SIMAK)BMN, karena hal tersebut dapat menyelamatkan asetnegara yang dikuasakan kepada Kemhan maupun TNI. Review yang dilaksanakan kali ini sangat tepat dan sesuai dengantema yang diambil yaitu, Dengan Semangat Rekonsiliasi Anggaran,Kita Wujudkan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan MenujuOpini Wajar Tanpa Pengecualian, kata Menteri Pertahanan, diJakarta, Kamis (23/12).
Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat JenderalKementerian Pertahanan di dapat kelemahan dalam laporan keuanganKemhan/TNI yaitu tidak akuratnya laporan nilai aset yang antaralain disebabkan oleh adanya dukungan belanja barang yangdirealisasikan menjadi pengadaan aset.
Demikian pula sebaliknya, sebagian anggaran belanja modaldipergunakan untuk belanja rutin yang pada akhirnya akanmenimbulkan kesulitan dalam laporan Sistem Informasi Manajemen danAkuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Untuk itu agar mendapatkan laporan keuangan yang akurat perluadanya rekonsiliasi antara badan anggaran, badan keuangan dan badanlogistik. Ujarnya.
Dijelaskan Menhan dari pemeriksaan yang dilakukan BPK ditemukanbeberapa kelemahan terhadap laporan keuangan Kemhan/TNI 2009 yangberpengaruh dalam opini audit yaitu pertama, masih lemahnya SPIatau Standard Pengendalian Internal khususnya dalam menyusunlaporan keuangan pada tingkat kementerian dan tingkat UnitOrganisasi.
Kedua, sistem pencatatan dan pelaporan aset belum memadai yangantara lain meliputi implementasi SIMAK-BMN yang belum optimal,sebagian besar satker belum membuat laporan BMN secara lengkap,sistem aplikasi SIMAK-BMN belum handal dan jaringan komunikasinyabelum terintegrasi. Selain itu juga unit akutansi BMN belumsepenuhnya terbentuk dan belum berfungsi maksimal sertainventarisasi dan penilaian BMN belum optimal.
Dan yang ketiga, penentuan tarif dan jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) belum ditetapkan dengan peraturan pemerintahserta tidak seluruh penerimaan disetorkan ke kas negara dandikelola dengan sistem APBN.
Menhan berharap kegiatan review tim Itjen Kemhan dengansupervisi dari personel BPKP dapat memperbaiki berbagai kekurangandalam laporan keuangan tersebut. Karena BPKP dan inpektorat adalahbagian dari aparat pengawasan internal pemerintah sehinggadiharapkan dapat menjadi mitra yang bersinergi dalam peningkatanakuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Prof. Mardiasmo, Ak, MBA, Phd dalam arahannya perbaikanlaporan keuangan Kemhan/TNI kepada Kepala Unit Organisasi danpejabat Eselon I di lingkungan Kemhan/TNI menyatakan ada beberapapermasalahan yang diungkap BPK atas laporan 2009 seperti pencatatanpersediaan yang belum didasarkan pada stock opname. Selain itupenatausahaan dan pemanfaatan BMN serta kepemilikan tanah, gedungdan bangunan yang masih dikuasai pihak ketiga.
